Super 11 Maret

Posted on March 11th, 2014 in Ma' News by taufiq

misterius.gif“Sang Duta Besar, kita harus menerangkan lagi, menerangkan bahwa berita-berita surat kabar-surat kabar nekolim itu tidak benar. President Soekarno has not been toppled, Presiden Soekarno tidak digulingkan. President Soekarno has not been ousted. Presiden Soekarno tidak ditendang keluar. President Soekarno is still president. Presiden Soekarno masih tetap presiden. Presiden Soekarno is still supreme commander of the armed forces. Presiden Soekarno masih tetap Panglima Tertinggi daripada Angkatan Bersenjata!”, itulah pernyataan Bung Karno yang beliau sampaikan sendiri pada sambutan Peringatan Idul Adha di Masjid Istiqlal 1 April 1966, 3 minggu setelah keluarnya Supersemar.

It (Supersemar) is not a transfer of authority kepada General Soeharto. Ini sekedar perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk menjamin jalannya pemerintahan, untuk ini, untuk itu, untuk itu. Perintah itu bisa juga saya berikan, misalnya, kepada Pak Mul. Muljadi Pangal (Panglima Angkatan Laut). Saya bisa juga perintahkan kepada Pak Sutjipto Judodihardjo, apalagi dia itu Pangak (Panglima Angkatan Kepolisian). Saya bisa saja: Hei, Saudara Tjip Pangak, saya perintahkan kepadamu untuk menjaga keamanan, kestabilan jalannya pemerintahan. Untuk keamanan pribadi Presiden/Pemimpin Besar Revolusi dan lain-lain sebagainya. I repeat again: it is not a transfer of authority. Sekedar satu perintah! Mengamankan!”, sambutan Presiden Soekarno saat memperingati 40.000 jiwa pahlawan Sulawesi Selatan di Istora pada 10 Desember 1966.

Sejarah kemudian mencatat bahwa Soeharto memanfaatkan Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) itu untuk sedikit demi sedikit mengambil alih kekuasaan Presiden Soekarno.

Bahkan Soeharto memantapkan tujuannya itu dengan cara merekayasa terselenggaranya Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (SU MPRS) pada Juli 1966. Menghasilkan dua Ketetapan (TAP) yang dibuat untuk “mendukung” Soeharto, yaitu TAP. No. IX/1966 dan TAP. No. XV/1966.

Dengan adanya ketetapan tersebut Supersemar seolah telah “digubah”, dari hanya “sekedar” perintah eksekutif, menjadi “ketetapan”, dan untuk selanjutnya hanya MPRS itu sendiri yang punya wewenang untuk mencabutnya. TAP yang pertama memberikan jaminan terhadap Letnan Jendral Soeharto untuk sewaktu-waktu bisa menjadi presiden “apabila Presiden berhalangan”. Namun, MPRS saat itu tidak memberikan penjelasan apapun tentang apa yang dimaksud dengan “berhalangan”.

Sejak adanya SU MPRS ini, muncul kesan terjadinya dualisme kepemimpinan. Padahal dualisme kepemimpinan ini adalah hasil rekayasa. Yang sebenarnya terjadi adalah adanya semacam perlawanan politik dari Soeharto kepada Soekarno. Apapun yang diucapkan Soekarno, selalu mendapat pertentangan dari militer yang sepenuhnya dikendalikan Soeharto, sedangkan para mahasiswa saat itu sedang gencar berdemonstrasi di seluruh pelosok tanah air.

Di satu pihak, Soeharto hampir sepenuhnya mengambil alih kekuasaan, di pihak lain Soekarno terus-menerus meneriakkan bahwa dirinya masih Presiden dan Panglima Tertinggi yang sah.

“Dualisme kepemimpinan nasional” yang semakin meruncing ini menimbulkan isu publik bahwa penyerahan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri krisis politik. Karena bargaining power-nya yang semakin melemah, Soekarno pun dibuat semakin tidak berdaya, dan dibuat tidak punya pilihan. Beberapa permintaannya juga ditolak, seperti jaminan keamanan, dan sebagainya.

supersem.gifTibalah saat yang ditunggu-tunggu oleh Soeharto, tanggal 20 Februari 1967 pukul 5 sore, Presiden Soekarno di Istana Merdeka menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Kekuasaan. Soeharto datang ke Istana didampingi beberapa petinggi militer. Namun, pengumumannya ditunda hingga menunggu “saat yang tepat”.

Para ahli sejarah mengungkapkan, bahwa peristiwa 20 Februari 1967 inilah yang dikategorikan sebagai “Kudeta” oleh Soeharto terhadap Presiden Soekarno.

Dengan Surat Pernyataan Penyerahan Kekuasaan tersebut, Soekarno telah kehilangan semua kekuasaannya. Sebaliknya, Soeharto secara de facto telah menjadi kepala pemerintahan Indonesia, Presiden Republik Indonesia.

Sebuah bukti bahwa politik itu kejam, tak memandang orang yang pernah berjasa bagi negeri sendiri pun dijatuhkan dan dicampakkan. (fiq)

Post a comment

You must be logged in to post a comment.